Jadi Pemimpin Harus Berperan Bukan Baperan
“Bu Risma seharusnya memberikan contoh bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan tidak mengedepankan ego dan emosi kepada warganya, jika memang ada yang miss bisa langsung berkoordinasi, toh secara hirarki organisasi pemerintahan saya kira Bu Risma pasti punya akses langsung ke Gubernur dan itu bisa dikomunikasikan, tidak dengan saling serang dan bantah di media, jadi pemimpin itu harus berperan tidak boleh baper- an,” lanjut Abdullah.
SBO.CO.ID, SURABAYA – kesan konflik dan tidak pernah akur yang ditunjukan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi persepsi negatif di mata publik. Hal ini dismpaikan oleh Abdullah direktur Lembaga Kajian Pelayanan Publik Jawa Timur (LKPP Jatim).
Abdullah menilai apa yang dipertontonkan oleh kedua pimpinan daerah tersebut justru menimbulkan citra yang kurang baik di mata masyarakat yang dipimpinnya, terlebih keduanya merupakan pemimpin yang notabene seharusnya memiliki sinergisitas karena masih dalam satu lingkup wilayah yang tidak bisa terpisah.
“Saya melihat ini sebagai citra yang kurang baik dan negatif, apalagi ditengah masalah pandemi saat ini dimana rakyat membutuhkan sosok panutan yang harus diikuti. Sekarang bagaimana rakyat mau patuh kalau pemimpinnya justru tidak akur,” kata Abdullah kepada sbo.co.id saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/6/2020).
Gambar Foto : Abdullah, Direktur LKPP Jatim | Doc. Sbo.co.id
Menurut Abdullah, dirinya justru lebih menyoroti sikap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang terkesan Baper (Bawa Perasaan) dalam menyikapi segala hal yang menyangkut kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Contoh ketika data Pemprov Jawa Timur menyangkut data penderita Covid-19 yang masih tinggi untuk wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) yang secara terbuka Risma menyanggah hal tersebut didepan media dengan mengatakan bahwa data tersebut adalah data lama.
Baca Juga : Tanggapi Batas Waktu Dari Jokowi Ini Tanggapan Risma
“Bu Risma seharusnya memberikan contoh bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan tidak mengedepankan ego dan emosi kepada warganya, jika memang ada yang miss bisa langsung berkoordinasi, toh secara hirarki organisasi pemerintahan saya kira Bu Risma pasti punya akses langsung ke Gubernur dan itu bisa dikomunikasikan, tidak dengan saling serang dan bantah di media, jadi pemimpin itu harus berperan tidak boleh baper- an,” lanjut Abdullah.
Dengan karakter emosional dan ego yang dimunculkan oleh Wali Kota Tri Rismaharini ini, Abdullah khawatir akan memunculkan rasa enggan dan takut dari masyarakat untuk melakukan pengurusan adminstrasi yang berhubungan dengan Pemerintah Kota sehingga partisipasi masyarakat dalam membangun kota Surabaya menjadi terhambat.
“kemungkinan - kemungkinan dampaknya pasti ada, diantaranya warga akan menjadi enggan untuk berpartisipasi karena takut walikotanya galak,” pungkas Abdullah (Bg)
